PILGUB DULU DAN KINI BEDA

Pilgub dulu dan kini memang beda!

    

oleh Jeffry Pekeimbii

(Tanggapan atas artikel “Papua Lawyers Club Unfair” yang dimuat Harian Bintang Papua edisi Kamis 31 Mei 2012)

SEMANGAT reformasi dan demokratisasi mendorong MPR RI semasa diketuai Prof DR Amien Rais melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Ada dua hal mendasar yang terlahir dari amandemen atas UUD 1945 ini. Pertama, sejak amandemen UUD itu diberlakukan, seseorang di Republik Indonesia hanya boleh menjabat Kepala Negara (presiden/wakil presiden) dan Kepala Daerah (gubernur/bupati/walikota) dua periode saja.

Hal mendasar kedua adalah pemilihan Presiden/Wakil Presiden maupun Kepala Daerah dan wakilnya

Bual – Bualan Poli”Tikus”

Bual – Bualan Poli”Tikus”

    

Perdasus Pilgub masih menjadi pertentangan, masing – masing pihak bertahan dalam asumsi dan pandangan hukum masing – masing, yang menurut mereka adalah kebenaran dan atas nama rakyat, namun semuanya bermuara pada satu ajang perebutan kekuasaan demi mempertahankan kepentingan diri, kelompok dan golongan masing – masing.

Konsekuensi dari pertentangan tersebut sudah pasti molornya pelaksanaan Pilgub di Provinsi Papua, dan sudah molor 8 bulan lamanya, tidak dapat dipungkiri akar masalah molornya itu adalah karena masih adanya pihak yang sangat berambisi untuk menjadi penguasa di atas Tanah Papua ini, demi obsesi pribadi dengan